Kejamnya Monopoli Microsoft

Kalau ditanya, seberapa besarkah ketergantungan masyarakat Indonesia pada Microsoft Windows, maka jawaban yang paling aplikatif adalah 'Sungguh amat sangat'. Ya, memang tak dapat dipungkiri bahwasanya kita segenap masyarakat Indonesia memang sudah kadung terbiasa dan mathuk dengan peranti lunak Microsoft Windows. Dari SMP sampai SMA (bahkan sampai Universitas), kita sudah dibiasakan dengan peranti lunak ini. Jelas sangat susah untuk menyuruh masyarakat kita untuk beralih ke OS lain. Ibarat lagunya Kla Project, "Tak bisa ke pindah lain Hati OS". Hal ini kemudian memunculkan budaya "Kulino Windows" di ranah pelajar kita.

Budaya "Kulino Windows" di lingkungan pelajar ini pun mau tak mau kemudian dibawa pula ke ranah korporasi alias tempat kerja. Maklum saja, karena para pelajar nantinya memang disiapkan untuk dunia kerja. Sehingga para rekrutan karyawan perusahaan-perusahaan di Indonesia ini sebagian besar diisi oleh generasi-generasi yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Windows. Generasi-generasi yang malas untuk beralih ke peranti lunak lain dengan alasan klasik: Wis Kadung kepenak.



Jangkankan untuk berpindah dari perangkat lunak Windows ke perangkat lunak lain semisal OS open source, lha wong untuk sekedar beralih dari Windows XP ke Windows 7 (yang notabene masih sama-sama microsoft dan tampilan user interface-nya tak terlalu beda jauh) pun masih banyak orang yang enggan. Lagi-lagi pembelaanya ya itu tadi: Wis Kadung Kepenak.

Masyarakat Indonesia memang cenderung memilih enaknya, prinsipnya "Kalau sudah ada yang enak, ngapain pakai yang susah". Dan kecenderungan ini rupanya dimanfaatkan betul oleh Microsoft sebagai pemilik Windows.

Dengan segala kecerdikannya, Microsoft berusaha keras agar bisa memonopoli pasar peranti lunak di Indonesia. Salah satu langkah utamanya adalah dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Perjanjian kerjasama ini ditandatangani tanggal 2 Mei 2011 yang sekaligus bertepatan dengan Hari pendidikan nasional.

Tujuan ditandatanganinya perjanjian ini adalah untuk memperkuat pengetahuan teknologi informasi di dunia pendidikan, serta meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang inovatif dan berbasis ilmu pengetahuan.

Sepintas, tujuan perjanjian kerjasama ini memang terlihat sangat mulia, bijak, dan budiman, seolah-olah ada campur tangan Mario Teguh dalam penandatanganan perjanjian ini. Namun tentu perlu diwaspadai, bahwasanya perjanjaian ini sesungguhnya justru sangat merugikan bangsa. Kenapa? karena dengan perjanjian ini, lebih dari 160 ribu sekolah (mulai dari tingkat SD sampai SMA) dan 4500 Universitas yang tersebar di seluruh Indonesia "dipaksa" untuk menggunakan Windows.

Ini jelas pemaksaan yang kejam, Jauh lebih dari Ibu tiri, (Memangnya sampeyan pernah lihat ada ibu tiri yang maksa anak tirinya untuk terus pakai windows? saya rasa ndak ada #Ndiasmu)

Perjanjian ini kemudian semakin mengukuhkan dominasi Microsoft dalam dunia pendidikan Indonesia. Jutaan siswa sekolah dan mahasiswa Indonesia terus menerus didoktrin dengan mindset Microsoft. Seakan-akan tidak ada OS lain yang eksis selain Microsoft Windows. Pun setali tiga uang dengan OS, office system yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar pun semuanya harus berbasis Microsoft.

Maka jangan heran jika kemudian buku-buku wajib ajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk sekolah negeri di seluruh Indonesia materinya didasarkan pada software Microsoft.



Dan parahnya, bukan hanya para murid saja yang dibiasakan dengan Microsoft. Para Guru pun juga demikian. Lewat program "Guru Inovatif" yang diprakarsai oleh Microsoft Partners in Learning (PIL), Microsoft berusaha untuk "meningkatkan" metode pengajaran para guru yang lagi-lagi menggunakan acuan Microsoft.

Hhh, lengkap sudah perbudakan dunia pendidikan kita oleh Microsoft.

Memangnya apa sih salahnya menggunakan peranti Microsoft? tak ada yang salah dalam menggunakan microsoft, yang salah itu kalau dipaksa untuk terus menerus menggunakan Microsoft.

Asal anda tahu, menggunakan Microsoft Windows beserta software pendukungnya itu tidaklah gratis. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli lisensi penggunaannya.

Sampeyan tahu berapa harga Windows 7 Home Basic Edition yang asli? harganya sekitar 1,1 juta, dan itu hanya boleh digunakan untuk satu PC. Dan asal anda tahu juga, 1,1 juta itu setara dengan harga komputer bekas yang saya pakai untuk mengetik artikel ini (saat ini). Jadi kalau seandainya saya harus pakai windows asli, saya harus keluar duit 1,1 juta, permasalahannya, uangnya dari mana?. Masak iya saya harus jual komputer saya untuk beli lisensi windows yang asli. Lha trus saya mainan komputernya dimana? di hatimu?

Belum lagi kalau kita bicara soal office system (Microsoft Word, Access, Excel, Power Point, dan sebangsanya) yang harganya bisa sampai 700 ribuan untuk satu PC.

Rincian di atas tadi masih hitungan rumah lho, maksudnya harganya untuk PC yang digunakan secara pribadi. Sedangkan untuk PC yang digunakan untuk kantor, harganya bisa melambung sampai 3-4 kali lipat.

Nah, dengan harga yang sedemikian wah, maka Microsoft dengan dominasi dan monopoli software-nya di Indonesia akan mampu meraup uang hingga triliunan rupiah dari para pengguna produk Microsoft di Indonesia, baik Itu Microsoft Windows, Microsoft office, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Lha wong untuk lisensi penggunaan produk microsoft di kantor pemerintahan saja nilainya bisa sampai Rp 300 milyar, apalagi kalau ditambah dengan lisensi produk Microsoft dari perusahaan swasta yang jumlahnya tentu jauh lebih banyak ketimbang kantor pemerintahan.

Terbayang kan betapa tekornya negara kita akibat Monopoli Microsoft ini.

Padahal jika mau beralih dari Microsoft ke Peranti lunak Open Source, maka negara bisa menghemat uang banyak sekali, karena Software Open Source bisa digunakan secara gratis, tak perlu membayar sepeserpun, ndak seperti Microsoft yang harga lisensi untuk satu produknya bisa untuk uang muka sepeda motor.

Hal tersebut pun sebenarnya bisa saja terwujud andai pemerintah benar-benar serius mendukung program IGOS (Indonesia Go Open Source, sebuah gerakan untuk meningkatkan penggunakan software open source yang dulu sempat dideklarasikan pada tahun 2004) dan tidak menandatangani aneka perjanjian kerjasama "sesat" dengan Microsoft yang jelas-jelas merugikan.

Padahal dulu tahun 2009, sempat ada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN), yang mana salah satu isi poin-nya adalah "Dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di Indonesia, maka di WAJIBKAN kepada Instansi Pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak Open Source, guna menghemat anggaran Pemerintah".

Namun tentu surat edaran ini sia-sia saja, karena para pagawai instansi pemerintah pun sudah kadung akrab dengan Windows. Logikanya, bagaimana mau membiasakan para pekerja pemerintahan untuk menggunakan perangkat lunak open source jika seluruh siswa beserta unsur pendidiknya sedari awal sudah didoktrin untuk setia menggunakan windows. Bukankah para pekerja pemerintahan itu kan ya diambil dari para siswa-siswa terdoktrin tadi.

Yah, apa lacur, Nasi sudah kadung menjadi bubur (dan tukang buburnya pun sudah kadung naik haji). Jadi mau bagaimana lagi. Saya sebagai penulis artikel ini pun hanya bisa pasrah sambil geleng-geleng prihatin.

Tak sadar, Puluhan juta generasi terpelajar kita terjebak dalam sangkar emas kenyamanan bernama "Microsoft". Entah sampai kapan anak cucu kita akan terus bergantung kepada Microsoft. Semoga ndak sampai kiamat, semoga saja... semoga ... semoga.